50 Pulau Pessel Perlu Diawasi
- Jun 05, 2025
- Kompasnagari.kim.id
- Informasi Umum
KOMPASNAGARI.KIM.ID-Pesisir Selatan perlu perketat pengawasan pulau di perairan daerah itu.Pengawasan terhadap pulau harus fokus pada aktivitas dan status pulau di maksud. Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas LPPL, Haridman Rabu (4/62025) terkait keberadaan pulau di Pesisir Selatan.
Menurut Haridman, perlunya pengawasan ketat terhadap pulau menyebabkan rawan terjadinya penjualan pulau, bahkan rawan terjadinya aktivitas ilegal. “Pernah heboh pemberitaan tentang isu telah dijualnya Pulau Kumbang kepada warga Tiong Hoa, meski pada akhirnya ada klarifikasi dari pemerintah kabupaten Pesisir Selatan,” katanya.
Yang terpenting menurutnya, selain adanya pengawasan ketat pemerintah, pemerintah juga perlu transparan jika ada pulau yang pengelolaannya diserahkan pada pihak ketiga. “Misalnya ada pulau yang dikelola untuk pariwisata. Sehingga masyarakat mengetahui status terkini terhadap pulau yang pengelolaannya diserahkan kepada pemmodal atau pihak manapun,” kata Haridman lagi.
Sementara itu Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mengatakan, upaya pengawasan pulau-pulau di wilayah perairan Pesisir Selatan terus dilakukan, misalnya denga adanya patroli yang dilakukan Dinas Perikanan Pesisir Selatan bersama DKP Sumbar.
“Pemerintah senantiasa menyatukan pulau-pulau yang ada di kawasan Pesisir Selatan, bahkan di beberapa pulau yang dianggap strategis yang sengaja ditempatkan petugas, misalnya pulau kerabak yang dijadikan sebagai kawasan konservasi penyi,” kata Hendrajoni.
Dikatakannya, hanya karena keterbatasan tentu tugas ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat, terutama nelayan yang melakukan aktivitas di dekat pulau pulau tersebut. Pemerintah menurut Hendrajoni menerima laporan masyarakat sekiranya menemukan atau mengetahui adanya kegiatan mencurigakan di pulau.
Ia menyebutkan, Pessel memiliki setidaknya 50 pulau. Pulau pulau tersebut hanya sebagia kecil berpenghuni, seagian besarnya tidak. “Untuk itu tentu saja pemberdayaan masyarakat nelayan penting dilakukan pemerintah untuk mengawasi pulau,” katanya. (KIM)