KOMPASNAGARI.KIM.ID-Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menyusul tingginya risiko cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah yang digelar secara virtual pada Jumat (21/11/2025).

Rakor yang dipimpin Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Mendagri Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025 tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kegiatan diikuti Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Damkar dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Dirjen Bina Adwil menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada status risiko tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Peningkatan curah hujan, cuaca ekstrem, serta kerentanan wilayah disebut sebagai faktor utama yang perlu diantisipasi secara terpadu.

“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur berada dalam kondisi siap,” tegasnya dalam pertemuan tersebut. Ia juga memerintahkan seluruh daerah segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi dengan melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, TNI/Polri, relawan, serta pemangku kepentingan terkait.

Apel tersebut diharapkan menjadi sarana pengecekan kesiapan personel, peralatan, dan logistik menghadapi potensi bencana. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh komponen dapat bergerak cepat saat terjadi keadaan darurat.

Di Pesisir Selatan, Bupati Hendrajoni mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama di wilayah rawan banjir dan longsor. “Kami minta warga lebih berhati-hati, terutama yang tinggal di kawasan perbukitan dan bantaran sungai,” ujarnya.

Sementara itu, laporan terbaru menyebutkan sejumlah titik jalan di Bayang Utara, terutama di Nagari Limau Gadang berbatasan dengan kampung Limau-limau, tertimbun material longsor dan mengganggu aktivitas warga. Petugas masih melakukan pembersihan dan pemantauan lanjutan di lapangan.

Pemerintah daerah mengingatkan warga agar segera melapor jika menemukan tanda-tanda pergerakan tanah atau potensi bencana lainnya, serta menghindari aktivitas di lokasi rawan hingga kondisi dinyatakan aman.(Har)