Tim Kementerian Dalam Negeri RI melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama Tim Sekretariat Militer Presiden hari ini melaksanakan peninjauan lapangan (field assessment) sebagai bagian dari proses pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 kepada Gubernur Sumatera Barat.

Kegiatan peninjauan ini merupakan tahapan penting setelah sebelumnya dilakukan verifikasi administrasi dan teknis terhadap berbagai usulan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Peninjauan langsung ke lokasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang diajukan memang memenuhi unsur inovasi, keberlanjutan, serta kontribusi signifikan terhadap pembangunan kelautan dan perikanan di daerah.

Dalam agenda ini, Tim Penilai melakukan observasi langsung terhadap implementasi program, mendengarkan paparan terkait capaian, inovasi, serta dampak kebijakan yang telah dijalankan. Peninjauan ini juga menjadi kesempatan bagi calon penerima untuk menunjukkan bagaimana program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan sentra-sentra pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Melalui proses yang transparan dan menyeluruh ini, diharapkan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dapat benar-benar mencerminkan dedikasi dan kontribusi terbaik para pemimpin daerah dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. (DKP Sumbar)