KOMPASNAGARI.KIM.ID-Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, belum dapat program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) sarana pertanian setelah dihondoh banjir. Padahal bencana banjir bandang yang merusak sejumlah irigasi pada tahun 2024 lalu ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana nasional.

Bupati Pessel Hendrajoni Senin (19/5/2025) saat pencanangan tanam serentak menyebutkan, banjir telah merusak sarana pengairan petani. Akibatnya petani kini kesulitan mengairi lahan pertanian mereka. Menurutnya, kerusakan irigasi bisa berdampak langsung pada penurunan produksi padi, yang selama ini menjadi komoditas andalan daerah.

Menurutnya, petani sekarang kesulitan melaksakan usaha pertanian karena irigasi yang biasanya mengaliri sawah mereka rusak parah. "Seharusnya Pessel memperoleh alokasi anggaran infrastruktur lebih dari Rp100 miliar, namun terjadi pemangkasan akibat kebijakan penghematan nasional" katanya.

Hendrajoni menjelaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Saat ini Pemkab Pessel telah mengajukan proposal bantuan tambahan kepada pemerintah provinsi dan pusat, serta membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga lainnya.

“Kami sudah mulai mencatat kerusakan infrastruktur secara detail dan memetakan wilayah terdampak paling parah. Fokus utama kami adalah pemulihan irigasi dan perbaikan akses jalan menuju destinasi wisata. Dua hal ini yang paling mendesak untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Hendrajoni juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia berharap partisipasi tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dalam membangun Pesisir Selatan yang berkelanjutan.

Kita butuh sinergi dari semua pihak. Saya percaya, semangat masyarakat Pesisir Selatan tidak akan luntur meskipun tantangan kita hari ini sangat besar. Justru dari krisis inilah kita harus bangkit bersama,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Pessel kini tengah memprioritaskan langkah-langkah pemulihan jangka pendek dan menengah, sambil terus berupaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah keterbatasan anggaran.(KIM)