Sampai hari ini publik masih menunggu mutasi pimpinan OPD. Bagi saya siapapun yang diberi amanah tidak jadi soal namun yang ditunggu adalah tugas menantang adalah pengentasan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik. 

Kemiskinan, masih menjadi kendala dan tantangan utama bagi Pesisir Selatan hingga daerah ini memasuki tahun 2011. Kemiskinan adalah persoalan kolektif berbangsa, berprovinsi, berkabupaten dan persoalan kolektif bernagari. Maka dalam kerangka itu tidak ada salahnya anak rang pasisie melihat kembali persoalan kemiskinan mulai dari belakang hingga ketitik saat ini yang kita pijak

Untuk hal tersebut penulis akan memaparkan lagi kondisi kemiskinan di Pesisir Selatan tanpa mengurangi arti keberhasilan pembangunan yang telah di capai pemerintah daerah ini. Kemiskinan di daerah ini masih mengkhawatirkan. Angka kemiskinan absolute ini semenjak di data tahun beberapa waktu lalu hingga saat ini masih bertahan pada angka 28.177 KK. Luar biasa memang.

Diasumsikan, jika satu KK punya 7 orang anggota, maka terdapat sekitar 295. 239 jiwa yang dililit kemiskinan. Artinya separoh penduduk Pesisir Selatan tidak dapat menikmati hidup secara normal dalam tataran kesejahteraan, ia berpenghasilan sangat rendah.Kemudian di penghujung 2023, Pessel melalui BPS melakukan pendataan ulang. Angka kemiskinan masih 30.000 KK lebih. Angka ini masih mengkhawatirkan.

Ditinjau lagi dari segi pendidikan hampir 70 persen penduduk miskin didaerah ini hanya berpendidikan sekolah dasar baik yang menamatkan atau tidak, termasuk didalamnya yang tidak mengeyam pendidikan Sekolah Dasar sama sekali.

Lalu 30 persennya lagi terbagi dua kelompok pula, sebagiannya menamatkan SMP dan sebaigiannya lagi menamatkan SMP. Jelas dari sini tampak pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan. Persoalannya adalah telah sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan pendidikan dalam artian luas kepada masyarakat Pesisir Selatan. Jawabannnya terpulang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagi yang belum mengenyam pendidikan, atau baru menamatkan SD tentunya perlu ditingkatkan kemapuannya melalui pelatihan – pelatihan dan kursus – kursus, atau pendidikan luar sekolah lainnya, tak terkecuali pendidikan yang diberikan oleh non pemerintah.

Selanjutnya ditinjau dari sudut pandang jenis pekerjaan, dari 30.000 KK tadi, 60 hingga 75 persen adalah masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian, peternakan dan sebagiannya lagi mencari ikan di laut atau berprofesi nelayan.

Ironis memang, daerah yang pernah dijadikan lumbung beras Sumatera Barat ini dengan kondisi alamnya yang cukup subur saban hari jeteru selalu dililit kemiskinan. Begitu pula nelayan dengan potensi lestari ikan di laut Pessel yang ratusan ribu ton tersebut tak dapat pula dapat hidup dengan layak. Sudahkah program pemerintah berpihak dan menyentuh mereka? Jawabannya juga terpulang kepada Pemerintah Daerah Pesisir Selatan.

Masih merujuk pendapat Alirman Sori, ada kecendrungan peningkatan angka kemiskinan di daerah ini. Indikasinya adalah tidak berjalannya sektor riil dengan sempurna, lapangan pekerjaan baru tidak banyak untuk menampung angka angkatan kerja yang hampir mencapai 40000 orang. Sementara lulusan sekolah mulai dari SD, SMP, SMA terus bertambah.

Belum lagi akibat seringnya daerah ini dilanda bencana, mulai dari banjir, gempa, gelombang pasang dan sebagainya, juga telah menciptakan angka kemiskinan baru yang belum dicatat oleh BPS.

Akibat gempa beberpa tahun silam saja, angka kemiskinan telah bertambah hingga 5000 KK. Artinya kecendrungan peningkatan angka kemiskinan tadi sudah cukup beralasan.

Bagaimana Entaskan Kemiskinan ?

Dalam berbagai diskusi di daerah ini , startegi pengentasan kemiskinan tetap mengacu kepada apa yang dilakukan dan instruksikan Pemerintah pusat. Pesisir Selatan perlu menyelaraskan program pemerintah Pusat dengan program pengentasan kemiskinan daerah.

Pesisir Selatan tanpa dukungan Provinsi dan Pusat jelas tidak akan mampu menekan angka akemiskinan yang sudah menggurita tersebut. Pesisir Selatan dengan segala keterbatasannya hanya bisa menciptakan program pendukung atau penyangga dari program pengentasan kemiskinan dari pusat.

Misalnya, Pessel membuat pilot projek kemiskinan berbasis nagari. Dalam kerangka ini, pengentasan kemiskinan dinagari tidak bisa dilepaskan dari dukungan dan kerja ninik mamak, alaim ulama, cadiak pandai, pemuda, bundo kanduang dan undur pemerintahan nagari. Serta banyak program sejenis lainnya.

Sementara untuk menggenjot perekonomian, pemerintah daerah juga telah menyalurkan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat di Kecamatan dan Nagari – Nagari. Singkatnya pemerintah Daerah hingga detik ini masih tetap komit dan konsisten dalam rangka pengentasan kemiskinan tersebut.

Kini muncul pertanyaan lain, jika pemerintah daerah memang telah berbuat utuk kemiskinan, sampai sejuah mana hasil kerja yang dilakukan tersebut bisa diukur? Misalnya keberhasilan membuka akses memperoleh pendidikan layak, akses kesehatan, akses perumahan dan sejumlah akses yang dibutuhkan kaum papa lainnya yang menjadi cikal bakal kemiskinan itu sendiri?***