KOMPASNAGARI.KIM.ID-Universitas Andalas bersama Yayasan KEHATI akan menggelar Diskusi Publik Rabu (6/5/2026). Diskusi Publik yang mengangkat tema "Krisis Ekologi dan Tata Kelola Sumber Daya Alam : Memutus Lingkaran Bencana Ekologi di Ranah Minang" tersebut menghadirkan pegiat lingkungan di Sumatera Barat dan para akademisi.

Dalam undangan resmi yang diterima Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Amping Parak, panitia mengundang dua orang pegiat lingkungan di Sumatera Barat yakni Haridman Ketua LPPL Amping Parak dan Govinda Yuli Effendi dari Sijunjung.

Staf Humas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Amping Parak Syahrul mengatakan, Haridman membawakan tema " Kerusakan Pesisir dan Hilangnya Benteng Alami : Dampak Tata Kelola Darat ke Laut". Sementara itu Govinda Yuli Effendi membawakan tema "Sampah Iklim dan Ketahanan Lokal : Solusi dari Akar Komunitas".

"Sementara itu pakar yang akan tampil adalah Feri Amsari Dosen Fakultas Hukum Unand dengan tema Kekuasaan, Korporasi dan Krisis Ekologi : Mengoreksi Arsitektur Hukum SDA. Kemudian juga akan hadir Ardinis Arbain Pakar Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal Universitas Andalas," katanya.

Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis, seperti banjir bandang, longsor, dan kerusakan pesisir. Peristiwa ini tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai manifestasi dari kegagalan tata kelola sumber daya alam yang bersifat sistemik.

Kajian Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 yang disusun Yayasan KEHATI menunjukkan bahwa krisis lingkungan di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, merupakan hasil dari keterputusan pengelolaan sektor hutan, air, pangan, dan energi. Alih-alih saling menopang, sektor-sektor tersebut justru menunjukkan gejala “kanibalisme sektoral”, di mana ekspansi satu sektor mengorbankan sektor lainnya—misalnya pembukaan hutan untuk pangan atau energi yang justru merusak sistem air dan meningkatkan risiko bencana.

Di Sumatera Barat, fenomena ini tampak nyata di mana degradasi hutan hulu DAS memicu banjir dan longsor; ekspansi perkebunan dan aktivitas ekstraktif mengganggu sistem hidrologi; kerusakan pesisir memperburuk kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim; sementara, sistem pangan lokal yang adaptif semakin terpinggirkan 

Siklus ini menciptakan “lingkaran setan bencana”, di mana kerusakan ekologis memperbesar risiko bencana, dan bencana memperdalam krisis sosial-ekonomi.(Edy Djambak)